Freemasonry, Konspirasi Rahasia Berbahaya

Di atas telah dibicarakan persekutuan "Illuminati" dengan "Freemasonry" berkat jasa Baron von Knigge. Organisasi apa sebenamya "Freemasonry" itu ? "Freemansonry", muncul sebagai produk kebangkitan kembali ilmu pengetahuan pada era ‘Rennaissance' pada abad ke-16 di Eropa. Gerakan ini muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan Gereja Katolik yang melakukan kontrol total atas kehidupan manusia. Tujuan "Freemasonry" pada awalnya ialah untuk menentang Gereja Katolik dengan cara mengaburkan makna kehidupan beragama dengan menafikan kebenaran mutlak ajaran Gereja (di kemudian hari ajaran agama pada umumnya), dengan semboyan "semua agama itu benar, karena semuanya menyeru kepada Kebenaran dan Kebaikan", Untuk keperluan itu mereka menerbitkan buku-buku untuk menopang dalil-dalil pemikiran kaum "Freemasonry"

Pengikut Adam Weishaupt yang kebanyakan adalah kaum Qabalis, kemudian secara teratur melakukan infiltrasi ke dalam "Freemasonry" yang pada waktu itu dipimpin Friederich yang Agung dari Prusia, termasuk Duc d'Orleans. Untuk kepentingan tersebut Adam Weishaupt membutuhkan dukungan dari orang-orang kaya Yahudi. Sejak terjadinya infiltrasi itu sulit sekali membedakan antara “Illuminati" dengan "Freemasonry". Bahkan logo "Illuminati" (piramida dengan mata Lucifer di puncaknya), kemudian digunakan sebagai logo "Freemasonry" di samping logo berbentuk "siku-siku dengan sebuah jangka".

Ketika 'Illuminati' dibubarkan pada bulan Agustus 1784, mereka dipindahkan markasnya dari Ingolstadt ke Frankfurt, yang berada dl hawah kontrol keluarga Rothschilds, Tidak lama sesudah itu "uang mengalir dengan deras ke 'loji' Frankfurt, dimana dari sana dirumuskan sebuah rencana yang didukung dengan pendanaan yang kuat untuk mewujudkan revolusi dunia." Sejak itu pula gerakan “Freemasonry'' didominasi oleh kelompok Qabala.

Infiltrasi ini berhasil mencetuskan Revolusi Perancis dengan dukungan "illuminatus" Perancis. Kemudian dari Jerman dan Perancis gerakan "Freemasonry" yang sudah dikuasai oleh kaum Qabalis menugasi beberapa orang revolusioner muda Yahudi untuk menulis ‘Manifesto Komunis'. "Freemasonry" yang baru ini kemudian membentuk Liga Tokoh-tokoh Keadilan, yang di kemudian hari diganti namanya oleh Karl Marx, yang juga seorang Yahudi, dengan nama Liga Komunis. Kelompok ini merupakan kekuatan yang berdiri di belakang Revolusi Bolshevik, yang tidak lain sekedar tirai untuK menutupi rancangan mereka. Dengan kenyataan ini, "Illuminati" setelah ditinggalkan Adam Weishaupt, telah menjelma penuh menjadi "Freemasonry"

Robertson, seorang peneliti sejarah 'Illuminati' lainnya menjelaskan tentang "rencana besar", yang menurut pendapatnya berhasil menyatukan elit Barat dan anggota "Freemasonry" dari Uni Sovyet. Konspirasi ini pula menurul Robertson sebagai latar-belakang terjadinya kup di Moskow pada tahun 1991 oleh ketua KGB Gorbachev, seorang anggota dan tokoh Freemason Rusia.

Lambang utama dari Freemasonry berbentuk sebuah jangka diletakkan sedemikian rupa di atas persegi hingga menciptakan enam ujung atau bintang berujung enam. Lambang ni hanyalah bentuk lain dari Hexagram-nya Setan. Huruf G mewakili prinsip generatif seperti obelisk

Di permukaan "Freemasonry" membangun citra sebagai gerakan moral dengan membentuk antara lain gerakan 'theosofi' yang berkembang menjadi quasi-agama, serta gerakan kontradiksinya 'the Freethinkers' ("Pemikir Bebas"), yang secara jelas menyatakan diri sebagai gerakan atheisme (di Hindia Belanda theosofie masuk pada tahun 1901, demikianjuga gerakan de vrijdenkers, bersamaan dengan masuknya Sneevliet yang membawa paham komunis). Pendirian berbagai organisasi pro-bono tersebut bertujuan untuk mengobok obok landasan moral masyarakat, melakukan penyebaran pemikiran yang bertujuan untuk mengacaukan aqidlah, dan dengan itu menimbulkan konflik-konflik di dalam masyarakat. Untuk menutupi tujuan itu, "Freemasonry" di kemudian hari mendirikan perkumpulan yang berselubungkan sebagai klub charitas eksklusif seperti the Rotary Club, the Lions, serta LSM-LSM yang bergerak di bidang politik, hukum, serta lingkungan hiclup, dan sebagainya.

The Rotary Club, misalnya, merupakan perkumpulan eksklusif para pebisnis terkemuka lokal, regional, dan mondial. Organisasi Rotary didesain sedemikian rupa sehingga perolehan keanggotaannya itu sendiri merupakan suatu prestise tersendiri bagi seorang eksekutif. Disebut eksklusif, karena charter Rotary Club secara eksplisit membatasi jumlah anggotanya sesuai dengan jumlah bidang bisnis dan profesi yang ada pada masyarakat setempat. Rotary Club mengadakan konvensi tahunan yang laporan anualnya menjadi bahan masukan untuk bahan pengembangan strategi bagi gerakan “Freemasonry“ internasional.

Anggotta Inti "Freemasons"
Sebagai sebuah organisasi rahasia jarang diketahui siapa saja yang II 1\'11 jadi anggota "Freemasonry". Anggota "inti", atau "calon anggota inti”, makin lebih sulit lagi untuk diketahui oleh publik. Namun biasanya mereka berasal dari keluarga super-kaya, super-kuasa di dunia, mereka umumnya tidak tersentuh oleh hukum, dan selalu menghindari penampilan ke depan publik. Sebagian besar dari mereka tidak pernah masuk daftar orang paling kaya di dunia versi majalah Forbes, dan sebagainya. Namun meski dijaga kerahasiaan yang demikian ketat,jumlah anggota inti dan kebangsaannya masih dapat dlkctahui.

Struktur Organisasi "Freemasonry"
Jangan kaget siapa saja yang menjadi anggota inti "Freemasonry" dewasa ini, yang bertujuan melanjutkan cita-cita para Qabalis, yaitu membangun suatu "Tata Dunia Baru" (Novus Ordo Seclorum), cita-cita yang telah berusia 4000 tahun, sebagaimana dikumandangkan oleh presiden Bill Clinton tatkala memasuki Millenium Ketiga. Untuk tahun 2000 mereka ialah

Allaire, Paul Arthur - (Xerox Corp)
Allison, Graham Tillery, Jr. - (Center for National Policy)
Andreas, Dwayne Orville - (Archer Denis Midland Co)
Bartley, Robert Leroy - (Wall Street Journal)
Bergsen, C. Fred - (US Institute for International Development)
Bowie, Robert R. - (Overseas Development Council, Brookings Institute)
Brademas, John - (Texaco)
Brzezinski, Zbigniew - (Center for Strategic and Int'l Studies)
Clinton, Bill - (mantan Presiden A.S.)
Cooper, Richard N. - (Professor di Harvard University)
Corrigan, E. Gerald ) - (Eksekutif Goldman Sachs)
Davis, Lynn E. - (menteri muda luar-negeri A.S.)
Friedman, Stephen James - (Co-chairman Goldman Sachs)
Friedman, Thomas L. - (Kolumnis Sk. The New York Times)
Hesburgh, Theodore Martin - (Rektor University of Notre Dame)
Foley, Thomas Stephen - (anggota US House of Representative)
Gregen, David R. - (asisten khusus presiden Clinton)
Graham, Katharine - (Pimpinan Sk. Washington Post)
Greenberg, Maurice R. - (Wakil Ketua the US Federal Reserve)
Hewitt, William Alexander - (Duta-besar AS di Jamaika)
Holbroke, Richard C. - (Duta-besar keliling A.S.)
Jordan, Vernon Eulion - (Brookings Institute)
Kissinger, Henry Alfred - (mantan Menteri Luar-negeri A.S.)
Lord, Winston - (Asisten Menteri Luar-negeri A.S.)
McCracken, Paul Winston - (Professor di University of Michigan)
McNamara, Robert Strange - (Presiden Bank Dunia)
Mondale, Walter Fritz - (Duta-besar A.S.)
Nye, Joseph S. - (ketua National Intelligence Council)
Ridgway, Rozanne L. - (co-chairman Atlantic Council)
Robinson, Charles W. - (Overseas Development Council, Brookings Institute)
Rockefeller, David - (Chase Manhattan, Exxon Oil)
Scowcroft, Brent - (mantan asisten presiden di National Security Council)
Sonnenfeldt, Helmut - (Brookings Institute, Carnegie Endowment)
Whitehead, John C. - (ketua Brookings Institute)
ZoelIick, Robert B. - (Federal National Morgan Associates)

Sebagai anggota inti "Freemasonry", dimana orang-orang itu 90% mengetahui dan terlibat dalam gerakan membangun "Tata Dunia Baru", mereka juga menjadi anggota dari Grup Bilderberg, Council Oil Foreign Relations (CFR), 'American-Israel Research for Administrative Policies' (AIRAP), dan Trilateral Comission3.

Konspirasi "Freemasonry"
Konspirasi yang dijalankan oleh para tokoh "Freemasonry" sepanjang sejarahnya bertujuan untuk menguasai dunia, dengan cara :

1. Menggunakan jurus suap dengan uang (money politics, termasuk dalam pengertian ini bea-siswa), dengan wanita, dan prospek karier, dalam rangka menggaet tokoh-tokoh yang (potensial) menduduki posisi tinggi di bidang akademik, politik, ekonomi, sosial, militer, dan lain-lain. Sasarannya adalah mereka yang, berambisi, yang terpinggirkan, dan atau, yang tengah terbenam dalam pusaran masalah pribadi, dan sebagainya.
2. "Freemasonry" bekerja dengan memusatkan pada penguasaan media-massa cetak, buku-buku, dengan tekanan terutama pada media elektronika. Jaringan kerja ini berada di bawah pengawasan dan kendali jaringan media-massa internasional yang dikuasai pemodal Yahudi, seperti Viacom, Turner, Murdoch, dan lain-lain.Media-massa yang dikendalikan oleh "Freemasonry" bekerja dengan pola penyajian berita yang secara sengaja "memelintir" berita, memanipulasi fakta, berita bohong, dan menggunakan metoda publikasi repetitif secara terus-menerus untuk membangun opini yang dikehendaki tentang sesuatu topik.

Rancangan Penaklukan Dunia
Judul ini sedemikian fantastis, sehingga nyaris sulit dipercaya sebagai kebenaran. Namun itulah yang telah terjadi dan tengah berlangsung. Setelah mengkonsolidasikan cengkeraman atas keuangan sebagian besar dari negara - negara Eropa pada pertengahan kedua abad-19, para bankir Yahudi mulai bekerja memperluas lingkungan pengaruhnya ke ujung-ujung dunia dalam rangka persiapan mereka melakukan serangan terhadap Amerika Serikat. Pada dasawarsa pertama abad ke-20 agenda mereka kian nyata dalam rangka mencapai tujuan untuk mendominasi dunia. Mereka merekayasa serangkaian perang dunia dengan tujuan untuk mengikis dunia lama untuk membangun suatu “Tata Dunia Baru”

Rencana ini digariskan oleh Albert Pike dengan sangat rinci. Ia sendiri tidak lain adalah 'The Souvereign Grand Commander of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry', tokoh puncak “Freemasonry" di Amerika Serikat. Dalam salah satu suratnya kepada Giuiseppe Mazzini pada tanggal 15 Agustus 1871, Albert Pike menguraikan rancangan kelompok "Freemasonry" yang kedengarannya nyaris tidak masuk akal.

Dalam surat yang ditulis pada penghujung abad ke-19 itu, Pike menyatakan PD I yang "diagendakan" pada awal abad ke-20 dirancang untuk menghancurkan Czaris Rusia - dan menempatkan negeri yang luas itu ke bawah kekuasaan para agen “Freemasonry", Rusia yang baru itu akan dijadikan "momok" untuk mencapai tujuan-tujuan "Freemasonry" ke seluruh penjuru dunia.

PD II, dirancang untuk dapat terjadi pada pertengahan abad ke-20 melalui manipulasi terhadap perbedaan yang ada antara kaum nasionalis Jerman dan politisi Zionis. Hal ini diharapkan akan menghasilkan perluasan pengaruh Rusia non-Czaris dan berdirinya Negara Israel di Palestina.

PD III, direncanakan akan dilaksanakan pada awal abad ke-21 yang bersumber dari berbagai bentuk perbedaan yang menghasilkan kekacauan dan konflik oleh agen-agen "Freemasonry", antara kaum Zionis dengan bangsa-bangsa Arab, Konflik itu dircncanakan akan meluas ke seluruh dunia.

Masih menurut surat Albert Pike yang bertanggal 15 Agustus 1871 itu, "Freemasonry" merancang melepaskan "kaum Nihilis dan Atheis untuk memprovokasi suatu pergolakan sosial yang dahsyat, dimana dengan segala kengeriannya akan diperlihatkan dengan sangat jelas kepada seluruh dunia pengaruh dari atheisme mutlak, kebuasan, yang akan menghasilkan pergolakan yang bergelimang darah".

"Kemudian dimana-mana, rakyat akan berhadapan dengan kelompok yang berniat untuk menghancurkan peradaban, dan mereka dipaksa untuk, mempertahankan diri menghadapi kelompok minoritas revolusioner. Sementara itu banyak orang yang merasa tertipu dengan agama Kristen. Sejak itu ummat manusia kehilangan arah, dan dengan semangat kehendak untuk berketuhanan, mereka mengidamkan sebuah idealisme, tetapi tidak tahu kemana memberikan kepasrahan mereka; akhirnya mereka akan menerima cahaya sejati melalui manifestasi universal doktrin Lucifer yang sejati, yang akhirnya dimunculkan secara terbuka, suatu manifestasi yang akan menghasilkan gerakan reaksioner, yang akan disusul oleh kehancuran agama Kristen dan atheisme, keduanya dikalahkan dan dimusnahkan pada masa yang bersamaan".

Pada saat Albert Pike menuliskan suratnya di akhir abad ke-19 itu ada lima ideologi yang berbeda satu dengan lainnya di panggung dunia yang saling bertentangan dan tengah berjuang untuk memperebutkan "Liebensraum" masing-masing. Kelima ideologi itu adalah :

1. Ideologi para bankir Yahudi yang berhimpun di dalam organisasi rahasia "Freemasonry", mereka terdiri dari penguasa keuangan dunia.
2. Ideologi "Pan Slavik" Rusia yang aselinya digagas oleh raja William yang Agung. Ideologi 'Pan-Slavik' menuntut dihapuskannya Austria dan Jerman, kemudian harus disusul dengan penaklukan Persia dan India, yang melahirkan perang antara lnggris dengan Rusia dalam 'the Great Game' pada tahun 1848
3. Ideologi "Asia Timur Raya" digagaskan oleh Jepang. Ideologi ini menyerukan adanya konfederasi bangsa-bangsa Asia Timur ('Dai Toa no Senso'), yang dipimpin oleh Jepang, sebagai "Saudara Tua Asia".
4. Ideologi "Pan Jermania" yang mencita-citakan penguasaan politik Jerman atas benua Eropa, bebas dari supremasi Inggeris di lautan, dan mengadopsi kebijakan pasar-bebas bagi seluruh dunia.
5. Ideologi "Pan Amerika", atau "Amerika untuk bangsa-bangsa Amerika". Ideologi ini menyerukan "perdagangan dan persahabatan dengan semua, tanpa persekutuan". Ideologi ini menegaskan ulang Doktrin Monroe pada tahun 18234.

Yang terlewatkan oleh Albert Pike adalah ideologi "Pan Islamisme" yang ada pada masa yang sama, yang bertujuan untuk menghimpun negara-negara Islam di dunia, yang dikumandangkan oleh Sheikh Jalaludin aI-Afghani.

Jika rencana para bankir Yahudi, atau "Freemasonry" itu berhasil, maka Rusia, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat, pada akhirnya akan berada di bawah kekuasaan "Freemasonry", yang sudah lama merencanakan untuk menaklukkan dunia. Sebagai Qabalis sejati Albert Pike menyebutnya rencana itu merupakan suatu karya besar Lucifer yang tidak perlu peduli untuk mengorbankan nyawa beratus juta ummat manusia dan menimbulkan kerugian bermilyar-milyar dolar dalam pelaksanaannya. Beberapa di antara agenda "Freemasonry" itu, seperti PD I dan PD II telah terjadi. Kalau rancangan itu benar, maka Perang Dunia ke-3, menurut Albert Pike akan terjadi pada awal abad ke21, dan akan berawal karena masalah Israel dengan Palestina.

Kekacauan Melahirkan Orde
Rencana yang dirancang oleh "Freemasonry" untuk mencapai tujuan penalukan dunia oleh kaum Qabalis bukan sekedar khayalan. Sejarah membuktikan agenda kaum Yahudi itu ternyata telah berhasil terwujud. Sepanjang garis rencana pencapaian tujuan akhir mereka, agenda itu diteruskan oleh para bankir Yahudi dan kawan-kawan mereka di seluruh dunia dengan cara menghimpun kekayaan di bidang usaha perbankan dan investasi, real estate, dan industri. Sebagaimana akan terlihat pada implementasinya, rencana itu telah dilaksanakan sedemikian mulusnya sampai-sampai hal itu mendapatkan tepuk-tangan justeru dari kalangan yang akan mereka hancurkan. Kaum Qabalis mengatakan, ada tiga jenis manusia di dunia, yaitu :

1. Mereka yang menjadikan sesuatu itu terjadi
2. Mereka yang mengamati hal itu terjadi, dan
3. Mereka yang terheran-heran tentang apa yang terjadi.

Mayoritas ummat manusia pada umumnya termasuk ke dalam dua kategori terakhir. Sebagian memiliki "mata untuk melihat" tetapi "tidak mampu melihat" apa yang tengah berlangsung. Sebagian besar memiliki "telinga untuk mendengar", tetapi "tidak memahami" apa yang tengah berlangsung. Lalu dimana kedudukan Indonesia dalam ketiga kategori kaum Qabalis itu ?

Sasaran “Freemasonry" dan Komite 300
Sasaran pertama "Freemasonry" ialah membangun "Satu Pemerintahan Dunia" ("E Pluribus Unum"), dan "Tata Dunia Baru" (“Novus Ordo Seclorum"), dengan cara menyusupi dan menguasai Amerika Serikat dan dengan itu membangun peradaban Barat-Zionis yang mereka yakini akan mampu mempersatukan ummat manusia, di bawah satu sistem moneter yang berada di dalam kendali mereka. Thesis Samuel Huntington tentang 'the Clash of Civilization' - perbenturan peradaban Barat dengan peradaban Islam dan Cina -, yang akan menghasilkan keluarnya Barat sebagai pemenang, sangat besar kemungkinannya diilhami oleh gagasan kaum Qabalis membangun 'Novus Ordo Seclorum' di atas.

Untuk itu kaum 'Freemasons' dunia mengupayakan untuk menghancurkan secara tuntas segenap identitas nasional dan kebanggan nasional, yang merupakan persyaratan yang sangat menentukan, jika konsep "Satu Pemerintahan Dunia" harus diwujudkan. Perkembangan pada era globalisasi dewasa ini diarahkan kepada fragmentasi bangsa-bangsa (the end of nation states) melalui perekayasaan berbagai konflik berdasarkan identitas etnik, agama, budaya, dan kedaerahan, yang akan memecah-belah negara-negara nasional yang ada. Agenda itu telah berhasil diimplementasikan di Uni Sovyet, dan Yugoslavia, tidak tertutup kemungkinan akan menimpa kawasan Asia Tenggara. Persaingan-bebas diagendakan dipicu mereka untuk merangsang konflik yang akan memudahkan bagi kaum Yahudi untuk menguasai sempalan-sempalan negara menjadi "teritori" mereka.

Sasaran berikutnya adalah membangun kemampuan untuk mengontrol setiap orang dengan cara "kontrol pemikiran" dengan cara yang disebut oleh Zbignew Brzezinski "technotronics", penguasaan publik opini dan pemikiran melalui media-massa, serta suatu gerakan terorisme internasional, yang bila dibandingkan dengan 'Teror Merah' -nya Felix Dzerzinhski, membuatnya tidak lebih dari mainan anak -anak semata.

"Freemasonry" harus mampu mengakhiri seluruh industri dan produksi yang didasarkan pada tenaga-nuklir yang digerakkan oleh listrik, yang mereka sebut dengan istilah "masyarakat 'zero growth' pasca industri", terkecuali industri komputer dan pelayanan yang terkait dengannya. Industri Amerika Serikat yang "kotor" akan diekspor ke negara-negara seperti Meksiko dimana buruh-murah banyak tersedia. Sebagaimana dapat disaksikan pada tahun 1993 agenda ini telah mewujud menjadi kenyataan melalui jalur the North American Free Trade Agreement atau NAFTA. Mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak di Amerika Serikat, dalam rangka kehancuran industri itu, akan menjadi pencandu madat opium-heroin, atau sekedar tercatat dalam statistik dalam rangka eliminasi "kelebihan penduduk" seperti yang kini dibocorkan dengan istilah 'Global 2000 , Tidaklah mengherankan bila George W.Bush, Sr. tatkala menjadl kepala CIA dikenal dengan nama julukan George 'Poppy" Bush ("poppy" artinya candu), sehubungan konon dengan perannya dalam perdagangan gelap heroin melalui jaringan CIA di Amerika Tengah ke seluruh dunia. Serangan ke Afghanistan oleh anaknya George W.Bush, Jr. bukan saja untuk menguasai simpanan minyak dan gas ketiga terbesar di dunia yang ada di Cekungan Kaspia, tetapi juga dicurigai untuk menguasai ladang candu terbesar di dunia yang ada di Afghanistan, yang kini dihidupkan kembali oleh kelompok Aliansi Utara setelah ladang-ladang itu dihancurkan oleh Taliban pada tahun 1990-an.

Penghancuran masyarakat dilakukan oleh 'Freemasonry' dengan mendorong, dan pada akhirnya, melegalisasikan pemakaian madat dan menjadikan pornografi sebagai suatu "bentuk seni", yang lambat laun akan diterima, dan pada akhirnya menjadi hal yang jamak di dalam masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan ternyata majalah-majalah pornografi yang diterbitkan dan tumbuh menjamur di Indonesia didukung oleh dana dari kelompok bisnis Yahudi.

Untuk mencapai depopulasi di kota-kota besar dilakukan “eksperimen” seperti yang dijalankan oleh rejim Pol Pot di Kamboja. Menarik untuk dicatat bahwa rencana Pol Pot yang mengerikan itu justru dirancang di Amerika Serikat oleh salah seorang periset Club of Rome (salah satu kelompok terkenal dan berwibawa terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi yang diciptakan dan disponsori oleh orang-orang Yahudi sedunia), dan eksperimen itu diawasi oleh Thomas Enders, seorang Yahudi pejabat tinggi di departemen luar-negeri Amerika Serikat. Juga menarik untuk diamati, bahwa salah satu komite di Club of Rome tengah berusaha menempatkan kembali tokoh-tokoh pengikut Pol Pot ke panggung kekuasaan di Kamboja.

Sasaran depopulasi tidak terkecuali juga untuk lndonesia. Pemerintah Australia pada tahun 1946 berencana untuk mengurangi populasi Indonesia. Pada Januari 1947, F.G. Shedden, Menteri Pertahanan Australia saat itu, mengundang Sir Macfarlane Burnet (peraih Nobel Prize pada tahun 1960 dalam bidang ilmu kedokteran) untuk membicarakan mengenai masalah ini. Di tahun itu pula dibentuk panitia kecil untuk Komite Pengembangan Persenjataan dan Peralatan Mutakhir dimana Sir Mcfarlane ada didalamnya. Pengamat Freemasonry, Jeff Rense, memuat rencana ini dalam kolom “Population Control" di situs internetnya. Sangat boleh jadi oknum-oknum Freemason di Departemen Pertahanan Australia merencanakannya. Bisa juga Sir Mcfarlane sendiri adalah seorang, Freemasonry, karena orang waras tidak mungkin mempunyai rencana sejahat ini.

Dalam laporan rahasia di tahun 1947 Sir Macfarlane merekomendasikan untuk mengembangkan senjata biologi dan kimia dengan sasaran tanaman-tanaman pertanian dan penyebaran penyakit menular di Indonesia. Dalam memo Sir Macfarlane kepada Departemen Pertahanan Australia disebutkan bahwa Australin sebaiknya mengembangkan senjata biologi yang hanya bekerja efektif di iklim tropis tanpa bisa menyebar ke Australia yang mempunyai iklim sedang.

Disebutkan pula dalam memo tersebut bahwa "Di negara dengan sanitasi yang rendah pengenalan penyakit asing lewat pencernaan, contohnya lewat kontaminasi air, akan memulai penyebaran yang meluas". Ia pula menambahkan bahwa "Memperkenalkan penyakit kuning dengan perantara nyamuk akan mengakibatkan wabah besar-besaran sebelum penangkalnya ditemukan". Panitia kecil ini merekomendasikan bahwa "kemungkinan penyerangan penyediaan makanan Indonesia menggunakan bahan senjata kimia akan dipelajari oleh kelompok kerja kecil". Tidak lupa disebutkan bahwa "penggunaannya memberikan keuntungan yang luar biasa dikarenakan tidak menghancurkan potensi industri yang ada dan dapat diambil alih dalam keadaan utuh"5.

Segala penelitian dan perkembangan ilmiah harus ditekan, terkecuali yang dianggap akan memberikan manfaat kepada kepentingan gerakan "Freemasonry". Sasaran khusus ialah mendorong eksperimen tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai. Secara khusus yang dibenci adalah eksperimen fusi yang akhir-akhir ini dicemooh dan dilecehkan oleh "Freemasonry" dan kaki-tangannya di media-massa. Pengembangan obor-fusi akan menghancurkan konsepsi Freemasonry" mengenai "sumber-suber daya alam terbatas" secara telak. Suatu obor-fusi bila dilaksanakan secara benar, akan menciptakan sumber-sumber daya alam yang bukan saja tak-terbatas, tapi juga belum tersentuh, bahkan dari bahan-bahan yang sangat biasa. Manfaat penggunaan obor-fusi tidak terhingga, dan akan memberikan manfaat kepada kemanusiaan sedemikian rupa, hanya saja pemahaman tentang hal itu masih sayup-sayup.

Sasaran "Freemasonry" juga mencakup agenda untuk mendorong terjadinya kelaparan dan bencana penyakit di Dunia Ketiga dengan target matinya tiga milyar manusia di negara-negara berkembang pada tahun 2050, yang menimpa mereka yang oleh kaum Yahudi disebut sebagai "manusia tak berguna", dan hal ini akan berdampak dengan “perang terbatas" di negara-negara maju. 'Komite 300' yang diketuai Cyrus Vance, mantan menteri luar-negeri Amerika Serikat, ditugasi menulis makalah dengan inti persoalan bagaimana merealisasikan genosida tersebut. Makalah itu dikeluarkan dengan judul “Global 2000 Report" serta diterima dan disetujui untuk dilaksanakan oleh bekas presiden Jim Carter, dan Edwin Muskie, pada waktu itu menteri luar - negeri Amerika Serikat. Berdasarkan ketentuan “Global 2000 Report populasi Amerika Serikat akan diturunkan sebesar 100 juta pada tahun 2050.

Untuk mendemoralisasikan kaum buruh, di negara-negara industri harus diciptakan pengangguran melalui politik keuangan yang akan menghasilkan resesi spiralik. Bila lapangan-kerja merosot, sesuai kebijakan "zero growth pasca-industri" yang diperkenalkan oleh the Club of Rome, buruh yang mengalami demoralisasi dan kehilangan semangat kerja akan terperangkap kepada alkohol dan obat-bius. Pemuda diberi semangat dengan musik rock disertai dengan madat agar memberontak terhadap status quo yang ada, sekaligus menghancurkan ikatan satuan keluarga. Dalam hal ini 'Komite 300' menugasi Tavistock Institute untuk menyiapkan cetak-birunya dengan pengarahan dari Stanford Research, lembaga riset bergengsi dari Stanford University. Kerja besar itu diserahkan kepada Prof. Willis Harmon. Karya yang mereka hasilkan ini terkenal dengan nama "Aquarium Conspirasy".

Untuk mencegah jangan sampai masyarakat dimana-mana mampu menentukan nasib mereka sendiri, maka perlu diciptakan krisis demi krisis, kemudian "membina" krisis-krisis tersebut. Keadaan ini akan menimbulkan kebingungan dan mendemoralisasikan masyarakat sedemikian rupa, dan akhirnya akan tercipta sikap masa-bodoh dalam ukuran yang luas. Untuk Amerika Serikat sebuah badan yang diberi nama "Manajemen Krisis" telah dibentuk. Badan itu diberi nama the Federal Emergency Management Agency (FEMA) yang dibenluk pada tahun 1980.

Di bidang budaya "Freemasonry" membentuk pusat-pusat kultus baru bagi kaum muda, seperti grup musik gangster the Rolling Stones (sebuah kelompok gangster yang banyak disukai oleh kaum bangsawan "hitam" Eropa), dan semua kelompok rock yang diciptakan oleh Tavistock yang semula dimulai dengan the Beatles.

"Freemasonry" harus meneruskan membangun paham fundamentalisme Kristen yang telah dimulai oleh seorang pelayan British East India Company bernama Darby pada abad ke-18, yang di kemudian hari disalah-gunakan untuk memperkuat negara Zionis Israel. Caranya ialah membuat mereka mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari budaya Yahudi dengan cara berpikir Yahudi, melalui penekanan ajaran mereka pada Kitab Perjanjian Lama. Usaha itu harus diikuti dengan memberikan sumbangan uang dalam jumlalh yang substansial untuk membuat mereka itu menyangka tindakan mereka itu sebagai ibadah untuk memperluas agama Kristen.

"Freemasonry" juga harus menekan penyebaran agama Islam, Sikhs, dan lain-lain. Untuk itu harus dapat diciptakan iklim yang akan mendorong perang terhadap negara-negara Islam yang mendukung gerakan fundamentalisme Islam, seraya melakukan sekularisasi Islam melalui kaum intelektual mereka yang dididik di Barat.

Sasaran selanjutnya adalah mengekspor gagasan "theologi pembebasan" ke seluruh muka bumi dengan tujuan merusak agama yang ada, terutama agama Kristen. Sasaran ini dimulai dengan "Teologi Pembebasan" melalui Ordo Jesuit Katolik. Ordo Jesuit dipilih karena peran mereka yang kuat di bidang pemikiran dan kegiatan politik. Sebagai contoh, salah satu organisasi yang .dikendalikan oleh "Freemasonry" yang terlibat dalam kegiatan yang disebut sebagai "theologi pembebasan" itu adalah organisasi Missionary Mary Knoll yang berorientasi komunis. Gerakan ini mulai mendapat perhatian sebagai akibat terbunuhnya konon empat orang “sisters” dari Missionary Mary Knoll yang mendapatkan liputan yang luas dari media-massa. Keempat orang "sisters" itu sebenarnya adalah agen-agen subversif komunis yang telah lama diikuti oleh pemerintah El Salvador. Pers dan media-massa Amerika yang dikuasai oleh pemodal Yahudi menolak memberi ruang atau liputan kepada berkas-berkas dokumen yang dimiliki pemerintah El Salvador, yang membuktikan pekerjaan apa sesungguhnya yang dilakukan oleh keempat "sisters" tersebut. Missionary Mary Knoll menjalankan tugas di banyak negara, dan menduduki peran penting dalam penyebaran paham komunis ke Rhodesia, Mozambique, Angola, dan Afrika Selatan. Gerakan "theologi pembebasan" Ordo Jesuit di berbagai negara harus diacu untuk menyebarkan paham "demokrasi sosial", suatu versi komunis baru.

Sasaran berikutnya adalah untuk menimbulkan kekacauan ekonomi dunia secara total, dan dengan itu menyertakan kekacauan politik dunia secara total pula. Untuk itu "Freemasonry" perlu mengambil alih kontrol atas kebijakan luar-negeri Amerika Serikat.

"Freemasonry" memberikan dukungan penuh kepada lembaga supra-nasional seperti PBB, IMF, World Bank, the Bank of International Settlements, Mahkamah Dunia, dan sejauh mungkin membuat lembaga lokal tidak lagi berfungsi efektif, dengan cara berangsur-angsur melangkahi mereka, atau membawa persoalan mereka ke bawah mantel PBB.

Gerakan "Freemasonry" merasa perlu menginfiltrasi semua pemerintahan yang ada di dunia, dan dari dalam bekerja untuk menghancurkan integritas kedaulatan negara yang bersangkutan. "Freemasonry" harus mampu menghancurkan sistem pendidikan nasional dimana pun secara tuntas.

Sumber: Baca Tanda

Sistem Politik

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari system sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Namun dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.

PENGERTIAN POLITIK

Istilah sistem politik terbentuk dari dua kata, yaitu sistem dan politik. Dalam kamus umum bahasa indonesia, kata sistem berarti :

1.      Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk satu totalitas.

2.      Susunan yang teratur dalam pandangan, teori, asas, dsb.

Sedangkan kata politik berarti:

1.      (Pengetahuan) mengenai ketataegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintah, dasar pemerntahan);

2.      Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain:

3.      Cara bertindak (dalam menghadapiatau mengangani suatu masalah): kebijaksanaan menurut mirryam budiardjo, konsep-konsep pokok dalam politik berkaitan dengan lima hal, yaitu negara kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum, dan distribusi/alokasi.

Batasan pengertian sistem politik menurut beberapa ahli adalah:

1.      David Easton dalam bukunya A System Analisis of Political Life menyatakan bahwa sistem politik adalah keseluruhan interaksiyang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat.

2.      Gabriel Almond menyatakan bahwa sistem politik sebagai sistem interaksi yang ada dalam masyarakat merdeka yang menjalankan sangsi integrasi dan adaptasi.

3.      Drs. Sukarna dalam buku sistem politik menyatakan bahwa sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, dll. Yang membentuk satru kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara.

4.      Robert A Dahl menyatakan bahwa sistem politik adalah setiap pola hubungan manusiawi yang bersifat langgeng yang melibatkan sampai pada tingkat tertentu, pengendalian, pengturan, pengaruh, kekuasaan, dan otoritas.

5.      Prof. Sri Sumantri menyatakan bahwa sisitem politik sebagai kelembagaan dari hubungan antar manusia yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik.

Menurut Samuel H. Bear dalam bukunya Pattrn of Goverment, bahwa sistem politik memiliki empat variabel atau elemen penting, meliputi:

1.      Kekuasaan : Sebagai cara cara untuk mencapai hakl yang di inginkan antara lain membagi sumbe-sumber diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

2.      Kepentingan : Sebagai tujuan-tujuan yang di kejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik.

3.      Kebijakan ( Policy) : sebagai hasil dari intiraksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

4.      Bidaya politik(politycal culture) : sebagai orientasi subyektif dari individu terhadap sisitem politik yang menyangkut nilai-nilai politik, sistem kepercayaan dan sikap emosional.

Sedangkan menurut Dr.Yanuarius Koli Bau,Msi. Meyatakan bahwa elemen-elemen dalam sistem politik meliputi :

1.       Inputs (Masukan) :yang terdiri dari kebutuhan (Demands), tuntutan, dukungan (suport) dan bahkan sikap masa bodoh (apathy). Inputs atau masukan selalu bekenaan dengan hal-hal yang membuat sistem politik itu berjalan, seperti yang berhubungan dengan kegiatan mengidentifikasi kepentingan dan melakukan seleksi kepemimpinan dengan substansinya berupa tuntutan, dukungan, atau sikap masa bodoh.dukungan dapat berupa pajak, ketenagakerjaan, undang-undang atau poeraturan, kesedian memilih atau dopilih, dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan politik pada umumnya. Semua inputs dapat di lakukan secara individu, organisasi massa, partai politik, maupun media komunikasi massa dengan cara penyampaian yan bermacam-macam sesuai dengan situasi kondusi dan kebutuhan, seperti melalui demonstrasi, debat politik, diskusi atau seminar politik, serta cara-cara lainnya. Fungsi inputs terdiri dari : sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi (menyatakan kepentingan),agresi (memadukan), kepentingan, dan komunikasi politik. Dalam sistem politik, insput ini di olah dan di ubah menjadi outsput, berupa keputusan-keputusan dan kebiojakan-kebijakanyang mebngikat dari pemerintah sehingga menimbulkan pengaruh terhadap sistem itu sendiri maupun terhadaplinkungan di mana sistemitu berada.

2.      Authoritative decision making activities or agencies (kegiatan –kegiatanatau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang bersifatsah dan mengikat ) : elemen ini merupakan pusat proses [politik (mesin politik formal), karena elemen inilah yang melakukan sejumlah kegiatan pembuatan keputusan-keputusan yang sah mengikat. Menurut teori Trias Polityca dari Montesquieu , lembaga yang terlibat dalam sistem politik ini meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan menurut Gabriel Almond, lembaga itu meliputi lemabga yang membuat keputusan pilitik dan lembaga yanbg membuat keputusan politik dan lembaga yang menjalankan keputusan.

3.      Outputs (Keluaran) : yang berupa ganjaran (rewardes), dan deprivasi (deprivationa) yang berupa pembatsan, pengingkaran, pengurangan, pengikatan, dan pelarangan, serta berupa kebijakan atau keputusan plitik. Fungsi Outputs adalah pembuatan peraturan (rulemaking), pelaksaan peraturan (rule application), dan penyrlrsaian koflik (settlement of diputes). Ganjaran dan deprivasi dapat menimbulkan inputs baru, baik berupa dukungan atau penerangan, karena tidak semua ganjaran atau deprivasi dapat memuaskan semua pihak.

4.      Feedbeck (Umpan Balik) : merupakan satu elemen-elemen dalam sebuah sistem politik, sekaligus juga antara sistem politik dengan sistem yang lain yang berada diluar sistem politik. Dukungan, pengaruh, tekanan, serta protes dari rakyat merupakan masukan yang sangat dibutuhkan bagi proses politik lebih lanjut dalam sebuah sistem politik, terutama oleh pihak eksekutif.

5.      Environment (Lingkungan) : yang terdiri dari berbagai sistem lain yang mempengaruhi sistem politik dan sekaligus juga dipengaruhi oleh sistem politik. Hubungan saling mempengaruhi ini sangat relatif dan dinamis baik berupa lingkungan fisik maupun non fisik. Dan dapat dipastikan bahwa tidak ada satu sistem politikpun yang terlepas dari hubungan saling mempengaruhi ini.

SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK

1.      Pengertian Suprastruktur Dan Infrastruktur politik.

Mengutip pendapat Prof. Soemantri, bahwa sistem politik adalah kelembagaan dari hubungan antar manusia yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Dengan kata lain, sistem politik tersebut menggambarkan hubungan antara dua lembaga yag ada didalam negara, yaitu lembaga suprastruktur dan lembaga infrastruktur.

Supra struktur politik sering disebut sebagai bangunan atas politik atau mesin politik resmi atau lembaga- lembaga pembuat keputusan politik yang sah, lembaga-lembaga tersebut bertugas mengkonversi inputs yang terdiri dari tuntutan, dukungan, dan sikap masa bodoh menjadi output yang berupa ganjaran, deprivasi dan kebijakan-kebijakan. Lembaga-lembaga tersebut dapat diberi nama yang berbeda-beda Montesquieu memberi nama lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan kalau di Indonesia ditanbah dengan Insfektif. Sedangkan menurut teori dikhotomi dikenal sebagai lembaga pembuat keputusan dan pembuat pelaksana keputusan.

Infrastruktur politik sering disebut sebagai bangun bawah politik atau mesin politik informal atau atau mesin politik masyarakat yang terdiri berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan sosial, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan-kesamaan lainnya. Pengelompokan infrastruktur politik yang palig nyata dalam kehidupan modern, misalnya :

1.      Partai Politik, merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki nilai, orientasi, dan cita-cita yang sama, dengan tujuan mendapatkan kekuasaan politik dengan cara yang konstitusional, seperti melalui pemilihan umum.

2.      Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang dibentuk dengan tujuan-tujuan dalam bidang sosial, dan budaya, organisasi ini tidak melibatkan diri untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

3.      Kelompok Kepentingan (Interest Group), merupakan kelompok yang berusha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentangan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung, kelompo ini tidak ikut dalam pemilihan umum.

4.      Kelompok Penekan( Pressure Group) ,merupakan kelompok yang dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara persuasi, propaganda, atu cara-cara lain yang dipandang lebih efektif. Mereka antara lain, industriawan, dan asosiasi lainya.

5.      Kelompok Tokoh Masyarakat (Opinian Leaders), merupakan kelompok dari tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh-tokoh agama, masyarakat adat, dan budaya.

6.      Media Massa (Pers), yaitu media massa dalam arti sempit, yang meliputi surat kabar, koran, majalah, tabloit, dan buletin-buletin pada kantor, maupun media massa dalam arti luas, yang meliputi media cetak, audio, audio visual, dn media elektronik.

Kelompok infrastruktur politik tersebut sangat penting artinya dalam sisterm politik kkarena secara nyata merekalah yang menggerakkan sistem politik, memberikan input, terlibat dalam proses politik, memberikan pendidikan politik, mengartikulasikan kepentingan politik, melakukan sosialisasi politik, melakuakan seleksi kepemimpinan politik, dan menyelesaikan sengketa politik yang terjadi diantara berbagai fihak didalam dan diluar serta mempunyai daya ikat baik secara ke dalam maupun ke luar.

Antara supra struktur politik dengan infra struktur politik terdapat hubungan yang saling mempengaruhi sehingga menumbuhkan suasana kehidupan politik yang serasi. Infra struktur politik memberikan masukan kepada supra struktur politik. Sedangkan supra struktur politik memperhatikan masukan dan menentukan kebijakan-kebijakn umum atau keputusan politik yang sah dan mengikat semua pihak.

2.      Suprastruktur Dan Infra Struktur Politik Di Indonesia

Lembaga Suprastruktur politik di indonesia adalah lembaga-lambaga yang ada pada kehidupan politik pemerintah atau negara idonesia sebagaimana terdapat dalam UUD 1945,yang meliputi :

a.       Majelis Permusyawaratan Rakyat

b.      Dewan Perwakilan Rakyat

c.       Presiden

d.      Makamah Agung

e.       Mahkamah Konstitusi

f.       Komisi Yudisial

g.      Badan Peneriksa Keuangan

h.      Lembaga lain peyelenggaraan pemerintahan seperti MENTERI, JAKSA, POLISI, TNI

Lembaga-lembaga sistem ketatanegaraan menurut UUD negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945

Lembaga infrastruktur politik adalah lebaga yang ada pada kehidupan politik masyarakat indonesia. Lembaga-lembaga ini adalah sebagai berikut :

a.       Partai politik

b.      Organisasi kemasyarakatan

c.       Kelompok kepentingan

d.      Kelompok tokoh mayarakat

e.       Kelompok penekan

f.       Media pers

Pembagian Sistem Politik

1.      Sistem Politik Otoriter

Sistem Politik Otoriter adalah sistem politik yang ditaktor dipimpin dan diputuskan oleh satu orang. Sistem Politik otoriter melahirkan paham komunisme. Nilai-nilai yang terkandung dalam komunis :

a.       Monisme (menolak adanya golongan / keaneragaman masyarakat)

b.      Kekerasan merupakan alat yang sah.

c.       Negara merupakan alat tercapainya lomunisme.

2.      Sistem Politik Liberal

Liberialisme adalah sesuatu yang total dalam masyarakat, bukan siapa kuat yang menang. Nilai-nilai yang melandasi Liberialisme (menurut Henry B Mayo) :

a.       Menyelesaikan masalah secara damai dan melembaga

b.      Menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai

c.       Menyelenggarakan pimpinan secara teratur

d.      Membatasi penggunaan kekerasan seminimal mungkin

e.       Mengakui dan menganggap wajar adanya keaneragaman

f.       Menjamin tetap tegaknya keadilan

3.      Sistem Politik Demokrasi Pancasila

Prinsip-prinsip Sistem Politik Demokrasi Pancasila :

a.       Bukan diambil dari bangsa lain, karena dari bangsa lain tidak cocok.

b.      Tidak ada mayoritas dan minoritas.

c.       Didasarkan pada sila ke-4

d.      Keputusan diambil dengan asas musyawarah.

e.       Mengharagai pendapat orang lain.

f.       Menghormati perbedaan pendapat.

Asas-asas Sistem Politik Demokrasi Pancasila :

a.       Persamaan

b.      Keseimbangan hak dan kewajiban

c.       Kebebasan yang bertanggung jawab

d.      Musyawarah mufakat

e.       Keadilan sosial

f.       Persatuan nasional

g.      Kekeluargaan

Cita-cita Nasional

Mekanisme kerja sistem politik demokrasi Pancasila dari setiap komponen atau unsur sistem politik adalah sebagai berikut:

1.      Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif berada ditangan Presiden. Presiden Republiki Indonesia adalah Kepala negara dan sekaligus sebagai Kepala pemerintahan. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih lansung oleh rakyat dalam suatu paket. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun dan sesudahnya dpat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR . Kekuasaan Presiden sebagai Kepala pemerintahan dan Kepala Negara yang diatur dalam UUD 1945 antara lain adalah :

a.       Memegang Kekuasaan Pemerintahan menurut Udang-Undang Dasar

b.      Berhak mengajukan Rancangan undang-Undang kepada DPR

c.       Menetapkan peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya

d.      Mengangkat dan memberhentikan Mentri

e.       Memegang Kekuasaan tertinggi atas angkatan Darat, Angkatan Laut dan angkatanUdara.

f.       Menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat serta akibatnya ditetapkan dengan Undang-undang

g.      Dan seterusnya.

2.      Kekuasaan Legeslatif

Kekuasaan legerlatif berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Jumlah anggota MPR saat ini adalah 678 orang, terdiri atas 550 Anggota DPR dan 128 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Tugas dan Wewenang, dan Hak Tugas dan wewenang MPR antara lain:

a.       Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), (Undang-Undang Dasar)

b.      Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum

c.       Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya

d.      Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya

e.       Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya

f.       Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya

Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler.

Sidang MPR

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Sidang MPR sah apabila dihadiri:

a.       sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden

b.      sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD

c.       sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya.

Putusan MPR sah apabila disetujui:

a.       sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden

b.      sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.

Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Alat Kelengkapan MPR

Alat kelengkapan MPR terdiri atas: Pimpinan, Panitia Ad Hoc, dan Badan Kehormatan. Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 3 orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR

Kedudukan MPR Setelah Perubahan UUD 1945

Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.

MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Hal ini berimplikasi pada materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi bagian dari hierarkhi Peraturan Perundang-undangan.

Sumber: http://indolisme.blogspot.com/2008/11/sistem-politik.html