Pendekatan Holistik Dalam Pendidikan Nasional

Kalau kita perhatikan kondisi pendidikan nasional di Indonesia, maka kita dapatkan cukup banyak kekurangan yang disebabkan kurang adanya pendekatan holistik. Permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya terdapat pula dalam pendidikan nasional. Oleh sebab itu untuk dapat melakukan pendekatan holistik perlu permasalahan yang ada diatasi dan dihilangkan sebaik mungkin.

Pertama hal itu harus dimulai dengan menetapkan sikap yang mengakui tepatnya pendekatan holistik untuk menjalankan kehidupan masa kini dan yang akan datang. Itu berarti bahwa kita tetap perlu mengusahakan penyempurnaan dari setiap unsur pendidikan nasional. Akan tetapi itu saja tidak cukup dan harus dibarengi dengan usaha menempatkan serta menjalankan setiap bagian secara harmonis satu sama lain sehingga terwujud keseluruhan pendidikan nasional yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan bangsa yang maju dan sejahtera.

Dalam hal ini perlu ada penegasan tentang sifat negara dan masyarakat Indonesia yang kita kehendaki dan kita bangun. Sesuai dengan Dasar Negara, yaitu Pancasila, maka berdasarkan nilai pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, negara dan masyarakat Indonesia bukan bersifat sekuler. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila sebagai Dasar Negara memberikan pedoman kepada kita bahwa segala aspek kehidupan bangsa tidak dapat lepas dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu berarti bahwa agama bukan urusan pribadi semata-mata, sebagaimana dikehendaki oleh paham sekuler, tetapi juga merupakan urusan negara dan masyarakat. Akan tetapi di pihak lain negara Republik Indonesia bukan negara agama, sebab satu negara agama selalu terikat pada satu agama tertentu. Republik dan masyarakat Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan keleluasaan bagi setiap agama untuk mengembangkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ajarannya masing-masing. Hal ini penting sekali dikemukakan oleh karena belakangan ini ada gejala untuk menggolongkan Pancasila sebagai satu paham sekuler. Dengan begitu orang-orang yang berpandangan demikian menganggap Republik Indonesia sebagai negara yang menganut paham sekuler. Sikap ini mempunyai pengaruh besar kepada pendekatan holistik terhadap pendidikan nasional, oleh karena sikap yang menyatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi seluruh kehidupan bangsa dengan sendirinya mengharuskan kita menggunakan pendekatan holistik.

Untuk dapat memperbaiki keadaan yang kurang sesuai dengan keperluan kita, harus ada kesediaan untuk tidak secara kaku mempertahankan kebiasaan-kebiasaan lama, melainkan mempunyai pikiran terbuka untuk gagasan baru. Konsekuensi lain adalah bahwa harus ditinggalkan sikap feodalisme yang masih menghinggapi sikap hidup bangsa yang begitu kuat berpegang pada kekuasaan dan wewenang. Orang harus lebih mampu dan bersedia untuk berbagi pengetahuan dan mengharmonisasi wewenang yang dipunyai dengan wewenang orang lain. Sekat dan tembok yang sekarang masih amat terasa adanya antara bagian organisasi yang satu dengan yang lain harus dibuka lebar-lebar. Musyawarah-mufakat tidak boleh hanya menjadi semboyan yang indah tetapi harus dilakukan secara kongkrit. Komunikasi harus dapat berjalan dengan efektif antara setiap unsur organisasi. Konsekuensi berikut adalah bahwa seorang spesialis tidak lagi merasa atau beranggapan bahwa spesialisasinya adalah yang terpenting dan terutama. Melainkan setiap spesialisasi adalah penting bagi keperluan organisasi secara keseluruhan dalam mencapai tujuannya.

Seperti telah menjadi pengetahuan kita bersama pendidikan nasional terbagi dalam pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Dalam pendidikan luar sekolah yang amat besar perannya dalam pembentukan kepribadian adalah pendidikan di lingkungan keluarga. Dalam pendekatan holistik terhadap pendidikan nasional harus selalu ada hubungan yang erat antara pendidikan sekolah dan luar sekolah, khususnya pendidikan di lingkungan keluarga. Kedua unsur pendidikan itu harus saling melengkapi dan saling menunjang.

Pendidikan di lingkungan keluarga bersifat amat mendasar karena manusia Indonesia tumbuh sejak lahir di lingkungan itu. Banyak sifat manusia yang sumbernya berada di masa ia berumur kurang dari lima tahun.

Pendidikan yang dilakukan orang tua dan anggota keluarga lain terhadap anak besar sekali dampaknya terhadap perkembangan anak itu menjadi manusia dewasa dan seterusnya ketika ia menempuh kehidupan. Oleh sebab itu kita harus memberikan perhatian besar sekali terhadap pelaksanaan pendidikan di lingkungan keluarga di Indonesia. Apalagi sudah nampak sekali bahwa hal ini hingga saat ini kurang berjalan sebagaimana mestinya, bahkan makin lama menjadi makin menurun mutunya disebabkan oleh banyak faktor. Padahal kepribadian manusia, termasuk budi pekertinya, ahlaknya, kondisi mentalnya, terutama ditentukan oleh pendidikan yang dialami sejak kecil di lingkungan keluarga dan bukan karena pendidikan sekolah semata-mata. Dalam pendidikan untuk membentuk kepribadian yang bermutu perlu ada perhatian besar kepada pendidikan agama yang selain memperhatikan faktor ritual juga mendalami ajaran agama secara intensif. Menjadi tantangan bagi kita, terutama ketika memasuki Abad ke 21 yang menuntut mutu kepribadian yang lebih kuat, untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan keluarga-keluarga di Indonesia.

Peran utama hendaknya dilakukan oleh organisasi-organisasi swasta, seperti kumpulan keagamaan, paguyuban, organisasi sosial dan lainnya. Organisasi-organisasi itu hendaknya dapat mempengaruhi para orang tua, terutama yang menjadi anggotanya, untuk selalu memperhatikan mutu pendidikan di lingkungan keluarganya. Sedangkan Pemerintah hanya memainkan peran sebagai fasilitator. Antara lain yang perlu difasilitasi oleh Pemerintah adalah terwujudnya suasana dan kondisi kehidupan yang kondusif untuk pendidikan di lingkungan keluarga. Ini meliputi hal-hal seperti tegaknya kekuasaan hukum, kondisi sosial-ekonomi yang baik termasuk tingkat penghasilan para pegawai dan pekerja, kehidupan yang dinamis tetapi teratur dan tenteram, makin meningkatnya mutu kehidupan politik yang demokratis dan pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani yang meluas.

Kemudian kita perlu memperhatikan pendidikan sekolah. Harus ada penyesuaian organisasi pendidikan sekolah dengan pendekatan holistik. Pertama perlu ada keseimbangan antara pendidikan umum yang memberikan landasan berpikir kepada para pemuda kita dengan pendidikan kejuruan yang menjadikan pemuda kita seorang ahli atau pakar dalam spesialisasi tertentu. Seorang pemuda mula-mula menjalani pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar 6 tahun dan Sekolah Lanjutan Pertama 3 tahun. Berdasarkan Undang-undang ada Wajib Belajar agar setiap pemuda Indonesia melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun itu secara penuh. Sesuai dengan namanya, pendidikan dasar memberikan dasar ilmu pengetahuan agar setiap pemuda dapat berkembang ke berbagai kecakapan yang ingin dicapai. Kecakapan atau professi diwujudkan melalui berbagai pendidikan kejuruan yang melintang dari tingkat menengah, ke tingkat akademi hingga tingkat universitas. Karena tidak setiap pemuda tepat atau berkehendak mengikuti pendidikan tinggi, yaitu akademi atau universitas, maka pendidikan kejuruan harus diadakan pula pada tingkat menengah. Dengan begitu seorang pemuda yang selesai menjalankan pendidikan dasar dapat memasuki pendidikan kejuruan pada tingkat menengah. Sedangkan mereka yang ingin memasuki pendidikan tinggi melanjutkan ke Sekolah Menengah Umum selama 3 tahun dan setelah itu memasuki pendidikan tingkat akademis atau tingkat universitas sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Kepakaran yang diperoleh melalui pendidikan akademis maupun universitas serta pendidikan kejuruan menengah akan menentukan kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai persoalan globalisasi dalam Abad ke 21.

Itu semua berarti bahwa Wajib Belajar yang dilakukan untuk pendidikan dasar harus di satu pihak memberikan kesempatan kepada setiap pemuda untuk memperoleh pendidikan yang ia perlukan sebagai landasan. Akan tetapi harus juga mempunyai mutu yang memadai agar yang diperoleh dari pendidikan dasar merupakan landasan yang cukup kuat dan berharga untuk menempuh pendidikan umum lanjutan atau pendidikan kejuruan menengah. Karena namanya Wajib Belajar maka Pemerintah mempunyai tanggungjawab penuh untuk melaksanakannya dengan baik. Selama Pemerintah masih menghadapi berbagai kekurangan, khususnya dana, kita belum dapat menyelenggarakan Wajib Belajar yang memadai jumlahnya dan mutunya. Dan karena itu kita sukar memperoleh hasil keseluruhan bangsa yang memuaskan, khususnya dalam pembinaan Sumber Daya Manusia. Dalam kondisi sekarang hanya mereka yang beruntung, termasuk mereka yang cukup uangnya, yang dapat menikmati pendidikan dasar yang baik mutunya. Dalam kenyataan jumlah itu terbatas. Bagian terbesar bangsa kita harus puas dengan pendidikan dasar yang rendah sekali mutunya atau sama sekali tidak dapat memperoleh pendidikan dasar.

Selanjutnya diperlukan pula tersedianya pendidikan kejuruan menengah yang cukup banyak dan bermutu untuk menghasilkan spesialis tingkat menengah yang amat diperlukan satu masyarakat modern. Di sini peran dunia swasta diperlukan, karena tidak mungkin Pemerintah yang sudah harus menyelenggarakan Wajib Belajar yang luas dan bermutu, masih cukup dana untuk menyelenggarakan berbagai ragam pendidikan kejuruan tanpa peranserta swasta. Pendidikan kejuruan menengah tidak hanya meliputi sekolah kejuruan, tetapi juga ada yang berbentuk kursus-kursus. Pendeknya, ini merupakan pendidikan profesional yang terendah menyangkut berbagai kegiatan satu masyarakat modern. Tentu mutu pendidikan ini penting sekali dan hasilnya langsung dapat digunakan dalam masyarakat. Inilah pendidikan siap pakai yang sering dikehendaki orang.

Kondisi Sekolah Menengah Umum menentukan hasil yang akan dicapai dalam pendidikan akademis dan universitas. Sebab itu SMU harus memberikan landasan umum yang sungguh bermutu. Karena pendidikan di SMU hakikatnya merupakan pendidikan persiapan ke pendidikan akademis dan universitas, maka jumlah pemuda yang melanjutkan ke SMU harus dibatasi melalui ujian seleksi yang ketat. Itu berarti harus ada perubahan dari keadaan sekarang yang memungkinkan setiap lulusan SLTP masuk SMU. Dengan jalan demikian mutu pendidikan di SMU juga lebih terjamin. Dalam SMU tidak diadakan jurusan seperti masa lalu, tetapi setiap murid mengambil mata pelajaran utama (majoring) sesuai dengan tujuannya nanti ketika hendak masuk pendidikan tingkat akademi atau universitas.

Pendidikan tingkat akademi dan universitas merupakan pendidikan profesional yang menghasilkan pakar-pakar yang merupakan kader pimpinan dalam aneka ragam profesi yang ada dalam masyarakat modern. Hasil dari akademi lebih tertuju kepada pekerjaan yang bersifat praktek, seperti pimpinan pabrik, sedangkan dari universitas merupakan kader yang meliputi segala aspek dalam profesinya. Meskipun pendidikan profesi jelas tertuju kepada kepakaran satu profesi tertentu, tetapi tidak berarti hanya terbatas pada hal itu. Kehidupan masa kini memerlukan pendekatan antar-disiplin ilmu sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Sebab itu organisasi pendidikan tinggi dalam berbagai fakultas tidak boleh menjadi demikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan hubungan antar-fakultas yang saling menunjang. Memang hasil dari pendidikan tinggi adalah kepakaran dalam bidang tertentu yang diperlukan oleh kehidupan masa kini, tetapi kepakaran dengan pandangan yang cukup luas terhadap aspek kehidupan lain yang berada di luar kepakarannya.

Meskipun titik berat pendidikan sekolah adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan professi, namun perlu juga memperhatikan pendidikan kepribadian sebagai tambahan dari pendidikan kepribadian yang dilakukan dalam pendidikan di lingkungan keluarga. Sebab itu pendidikan agama pun perlu diberikan di sekolah. Selain itu diadakan kegiatan ekstra-kurikulum yang aneka ragam, seperti olahraga, kesenian, bahasa dan lainnya.

Pendidikan SMU dapat lebih intensif apabila dilakukan dengan asrama, yaitu konsep boarding school. Demikian pula pendidikan akademi dan universitas memerlukan asrama, khususnya untuk penyelenggaraan pendidikan guru.

Lebih penting dari organisasi pendidikan sekolah adalah penyelenggaraan pendidikan sekolah itu sendiri. Namun penyelenggaraan pendidikan sekolah yang baik tidak atau kurang dapat berjalan tanpa ada organisasi yang sesuai.

Hingga kini pusat dari penyelenggaraan pendidikan sekolah adalah Guru atau dosen di pendidikan tinggi. Guru yang membuka pikiran dan perasaan murid agar dapat berkembang dan berminat belajar serta menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan. Oleh sebab itu pembentukan guru-guru yang bermutu merupakan titik sentral dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah dengan pendekatan holistik. Guru yang baik adalah guru yang tidak saja menguasai ilmu pengetahuan dengan tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi juga cakap berkomunikasi dengan muridnya serta memberikan motivasi untuk mengembangkan diri. Guru harus dapat menimbulkan pada murid pikiran dan perasaan untuk mengembangkan keunggulan pribadinya. Akan tetapi di pihak lain juga mempengaruhi murid agar selalu hidup dalam kebersamaan dengan murid-murid dan orang lain, terutama yang ada di lingkungannya. Ini berlaku bagi guru Taman Kanak-Kanak maupun dosen perguruan tinggi. Yang membedakan adalah caranya melakukan itu karena ditentukan oleh obyek pendidikan yang dihadapi.

Dalam penyelenggaraan pendidikan diusahakan agar murid dapat mengembangkan pemikiran dan perasaannya sebaik-baiknya sehingga makin mampu menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping diusahakan perkembangan murid secara individual juga ditumbuhkan rasa kebersamaan dengan sesama murid dan masyarakat pada umumnya. Dalam mempelajari segala macam ilmu pengetahuan ditumbuhkan kesadaran dan pengertian bahwa semua ilmu pengetahuan ada hubungannya satu sama lain karena semua berasal dari kehidupan manusia. Kemudian timbul sikap bahwa semua aspek kehidupan adalah penting dan sebagai manusia yang harus diperhatikan adalah mengerjakan apa saja dengan sebaik-baiknya penuh kesungguh-sungguhan. Sebab hakikatnya pekerjaan tukang sapu tidak kalah penting dan maknanya bagi kehidupan masyarakat dibandingkan pekerjaan seorang menteri negara. Manusia dapat dikatakan unggul kalau ia mampu untuk mengerjakan segala hal yang dihadapinya dengan memberikan hasil sebaik-baiknya.

Namun dalam Abad ke 21 terjadi perubahan dalam peran Guru terhadap murid disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi masa kini dan yang terus berkembang seorang murid dapat menjangkau aneka ragam informasi di seluruh daya capai komputernya. Ini mengubah keadaan lama ketika jangkauan murid adalah terbatas pada ruang kelas atau gedung sekolah. Dengan demikian murid tidak hanya dapat belajar dari gurunya, melainkan juga dari segala sumber yang dapat dicapainya. Berhubung dengan itu terjadi perubahan dalam titik sentral pendidikan sekolah, yaitu yang menjadi titik sentral adalah murid itu sendiri sedangkan guru menjadi fasilitator. Konsekuensi dari perubahan ini adalah perlunya penyediaan teknologi yang memadai, khususnya teknologi informasi, penguasaan bahasa asing dan terutama bahasa Inggeris sejak dini dan persiapan serta pendidikan guru yang berbeda.

Namun ini tidak berarti bahwa peran guru menjadi kurang penting. Guru tetap penting karena sebagai fasilitator ia harus membimbing murid dalam mengusahakan informasi, melakukan seleksi terhadap informasi yang masuk dalam jumlah besar sesuai dengan keperluannya serta menggunakan informasi itu untuk mengembangkan dirinya. Akan tetapi pembentukan dan pendidikan guru harus mengalami perubahan sebagai akibat perubahan peran itu.

Pendidikan sekolah yang bermutu harus menyelenggarakan itu semua dengan baik, mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga pendidikan tinggi. Ini merupakan tantangan berat bagi Indonesia, baik dilihat dari sudut penyediaan dana maupun dalam mengelolanya. Tantangan menjadi lebih berat lagi karena Abad ke 21 mengharuskan setiap bangsa tidak hanya pandai bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain, tetapi juga kuat bersaing dengan mereka.

KENDALA YANG DIHADAPI

Menjadi makin jelas kendala-kendala apa yang dihadapi bangsa Indonesia untuk dapat melakukan pendekatan holistik dalam pendidikan nasional menghadapi Abad ke 21.

1. Jumlah penduduk yang besar dengan jumlah angkatan muda yang jauh lebih besar dibandingkan angkatan tua. Hal ini memerlukan perhatian dan kontrol yang amat luas jangkuannya.
2. Luasnya wilayah Indonesia disertai perbedaan antara daerah satu dengan yang lain. Tanpa pemberian otonomi yang luas dan pembagian keuangan yang memadai sukar untuk mencapai hasil pendidikan yang memuaskan.
3. Keperluan dana pendidikan yang tidak sedikit, baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat. Padahal penerimaan Pemerintah masih sangat terbatas, apalagi setelah terjadi Krisis Ekonomi yang demikian berat. Juga masyarakat Indonesia menjadi makin miskin setelah terjadi Krisis Ekonomi.
4. Tidak mudah untuk menyadarkan para orang tua untuk memperbaiki pendidikan yang mereka lakukan untuk keluarga masing-masing. Terbukti bahwa di lingkungan orang tua yang cukup berada pun kurang ada perhatian memadai terhadap pendidikan. Dengan penghasilan yang menciut sebagai akibat Krisis Ekonomi, apalagi bagi mereka yang mengalami PHK, sukar sekali untuk minta perhatian orang tua dalam mendidik anaknya. Tentu ada perkecualian, yaitu orang tua yang kuat kesadarannya terhadap keharus mendidik anak, sekalipun keadaan ekonominya hanya pas-pasan.
5. Reformasi yang telah terjadi sejak tahun 1998 besar manfaatnya untuk menghilangkan feodalisme dan segala aspeknya dan sebaliknya menimbulkan kehidupan demokrasi yang penting bagi perkembangan manusia. Akan tetapi reformasi itu juga mengakibatkan sikap kebablasan dalam menggunakan kebebasan. Akibatnya adalah bahwa disiplin masyarakat dan individu yang lemah sebelum terjadi Reformasi, sekarang malahan makin lemah. Sukar diharapkan adanya ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaan segala hal, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kendala-kendala ini harus dapat kita atasi kalau kita hendak melaksanakan pendidikan nasional dengan pendekatan holistik yang bermutu. Ini bukan kewajiban Pemerintah saja, melainkan merupakan kewajiban seluruh bangsa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah terjadi perubahan dalam pemikiran umat manusia yang semula berorientasi pada Individu dan Bagian, sekarang menyadari bahwa perlu ada harmonisasi dalam Kebersamaan dan Keseluruhan. Pengutamaan pada Spesialisasi sekarang harus disertai dengan Integrasi dan Interaksi antara setiap Spesialisasi. Itu semua menimbulkan perlunya pendekatan Holistik di samping Analitik.
2. Hal itu juga berlaku bagi bangsa Indonesia dalam usahanya untuk mewujudkan Tujuan Nasionalnya dalam Abad ke 21 dan dalam kehidupan bersama dan berdampingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kalau bangsa Indonesia kurang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini, maka akan dihadapi banyak kesulitan dan hambatan.
3. Pendekatan holistik berlaku bagi setiap aspek kehidupan dan juga untuk pendidikan nasional. Dalam kenyataan banyak hal yang terjadi di Indonesia, termasuk dalam pendidikan nasionalnya, masih jauh sekali dari pendekatan holistik yang diperlukan. Oleh karena itu bangsa Indonesia harus mengadakan usaha penyesuaian yang cukup luas ruang lingkupnya dan karena itu juga memerlukan sumber dana dan daya yang tidak sedikit.
4. Baik pendidikan luar sekolah, khususnya pendidikan di lingkungan keluarga, maupun pendidikan sekolah memerlukan perbaikan yang cukup luas dan mendasar. Para orang tua harus ditingkatkan kesadarannya untuk memberikan pendidikan lebih baik kepada keluarganya. Para guru harus diperbaiki mutunya dan kondisi hidupnya untuk dapat memberikan pendidikan serta motivasi kepada anak didik. Organisasi kemasyarakatan serta organisasi persekolahan harus disesuaikan. Demikian pula fasilitas pendidikan harus diperbaiki dan ditingkatkan mutunya.
5. Padahal Pemerintah dan Masyarakat menghadapi kendala yang tidak ringan untuk dapat menjalankan berbagai keharusan itu. Baik kendala yang bersifat materiil maupun yang non-materiil. Namun demikian seluruh bangsa harus berusaha sebaik-baiknya untuk dapat mengatasi berbagai kendala itu dan menjalankan kewajiban pendidikannya.

Atas dasar Kesimpulan tersebut di atas disarankan agar Pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk sesegera mungkin merealisasikan pendekatan holistik di bidang pendidikan nasional. Untuk itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penganggungjawab Pendidikan Nasional disarakan untuk :

1. Mengadakan sosialisasi yang luas mengenai pendekatan holistik, terutama yang menyangkut pendidikan nasional.
2. Mengadakan hubungan secara terus menerus dan intensif dengan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat, agar masyarakat memainkan peran yang diperlukan dalam pendidikan nasional, terutama menyangkut penyelenggaraan pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan swasta yang bermutu.
3. Mengkoordinasikan segala pendidikan yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah lainnya agar dilaksanakan sesuai dengan pendekatan holistik yang tepat.
4. Mengusahakan pendanaan Pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan sekolah dengan mutu yang menjamin terwujudnya daya saing internasional dan volume yang sesuai dengan jumlah warga negara Indonesia yang memerlukannya.
5. Melakukan manajemen yang se-efektif dan efisien mungkin atas seluruh organisasi Pendidikan Nasional, khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, agar sumber daya dan dana yang terbatas dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
6. Memberikan perhatian khusus kepada pendidikan dan kehidupan sosial Guru dan tenaga pengajar pada umumnya agar dapat diperoleh Korps Pengajar yang mutunya menghasilkan pendidikan dengan hasil unggul dan meliputi jumlah pengajar yang sesuai dengan pekerjaan yang dihadapi.
7. Selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan pendidikan bangsa-bangsa lain, khususnya yang ada di sekeliling Indonesia, untuk dapat mengembangkan Pendidikan Nasional yang mempunyai daya saing internasional dan menghasilkan Manusia Indonesia dengan kemampuan tinggi untuk menghadapi serta mengatasi berbagai aspek dan persoalan kehidupan Abad ke 21.

Sumber:  http://sdncbu11.wordpress.com/2010/04/09/pendekatan-holistik-dalam-pendidikan-nasional/